Media krimsus polri news com//-
Lembata- Krimsus Polri
Masyarakat menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam melakukan penertiban BBM subsidi agar distribusinya lebih tertib, tepat sasaran, dan tidak lagi menimbulkan antrean panjang di SPBU.
Namun demikian, warga meminta pengawasan tidak hanya difokuskan pada kendaraan di darat, tetapi juga terhadap pengisian menggunakan jirigen serta penggunaan surat rekomendasi nelayan yang kini menjadi perhatian publik.
Di lapangan, masyarakat mengaku masih sering melihat orang yang sama datang hampir setiap hari dengan jirigen yang sama untuk melakukan pengisian BBM subsidi. Bahkan, dalam sekali pengisian jumlahnya disebut bisa mencapai lebih dari 70 liter.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat, sebab kuota dalam surat rekomendasi nelayan umumnya telah ditetapkan, misalnya 300 liter per bulan, dan proses pengambilannya disebut menggunakan sistem barcode.
Warga menilai, apabila sistem barcode benar-benar berjalan sesuai aturan, maka pengambilan BBM dalam jumlah besar secara berulang setiap hari seharusnya dapat terkontrol. Jika dihitung dalam satu bulan, jumlah pengambilan tersebut dikhawatirkan melampaui kuota yang telah diberikan kepada penerima subsidi.
Karena itu, masyarakat meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan, Dinas Koperindag, serta instansi terkait lainnya untuk turun langsung melakukan pengawasan secara maksimal. Sebelum barcode atau surat rekomendasi diterbitkan, pemerintah diminta memastikan seluruh administrasi kapal diperiksa dengan benar, termasuk masa berlaku dokumen, kepemilikan kapal atau perahu, hingga verifikasi lapangan guna memastikan penerima benar-benar nelayan aktif dan bukan penerima fiktif.
Selain pengawasan terhadap penerima subsidi, masyarakat juga meminta petugas SPBU diawasi secara ketat agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan dalam pengisian BBM subsidi. Warga menilai, jika kendaraan di darat dapat ditertibkan melalui pemeriksaan administrasi dan pajak, maka sektor laut juga harus mendapatkan pengawasan dan ketegasan yang sama.
Masyarakat juga berharap pengawasan dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya sementara saat penertiban berlangsung. Menurut warga, aturan yang sudah dibuat akan berjalan efektif apabila dibarengi pengawasan rutin dari pemerintah dan aparat terkait.
“Subsidi harus benar-benar tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi oleh oknum tertentu,” ujar salah satu warga.
Jurnalis ; Dhika Ahmad M
Social Header