*LEMBATA – KRIMSUS POLRI NEWS*
Polemik distribusi BBM subsidi di Kabupaten Lembata kembali memanas. Manager SPBU Waijarang, Longginus Lega, menantang pemerintah daerah untuk membuka data penerima rekomendasi BBM subsidi secara transparan. Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lembata, Hadi Umar, mengungkap adanya dugaan kebocoran distribusi BBM subsidi yang diduga terjadi akibat pelayanan offline di SPBU.
Longginus menegaskan bahwa pihak SPBU tidak keberatan apabila diperiksa maupun ditindak jika terbukti melakukan pelanggaran. Namun ia meminta pemerintah daerah tidak menyampaikan tudingan tanpa bukti yang jelas.
“Tugas Pemda adalah melakukan pengawasan distribusi BBM. Kalau memang ada bukti SPBU sebagai penyalur bekerja sama dengan pengecer, silakan ambil tindakan tegas,” ujar Longginus.
Ia juga meminta setiap dugaan disampaikan secara terbuka agar tidak memicu opini liar di tengah masyarakat.
“Jangan lempar tuduhan di media tanpa data. Kalau ada kebocoran, tunjukkan siapa, kapan, dan berapa jumlahnya. Kami siap buka data transaksi dan CCTV kalau diminta aparat,” tegasnya.
*KADIS PERIKAN: PELAYAN OFFLINE PICU KEBOCORAN*
Di sisi lain, Kadis Kelautan dan Perikanan Hadi Umar mengatakan pihaknya menemukan indikasi kebocoran distribusi BBM subsidi untuk nelayan. Menurutnya, pelayanan offline di SPBU membuat data penyaluran tidak terintegrasi dengan sistem digital Pertamina, sehingga rawan disalahgunakan.
“Kami sudah sampaikan ke Pemda agar segera evaluasi sistem distribusi. Nelayan kecil yang seharusnya dapat justru sering kehabisan jatah karena BBM diduga bocor ke pihak lain,” ujar Hadi.
Hadi mendorong dibentuknya tim pengawasan gabungan antara Pemda, Pertamina, dan aparat penegak hukum untuk mengaudit distribusi BBM subsidi di Lembata.
*PEMDA DIMINTA TEGAS*
Polemik ini menambah daftar panjang persoalan distribusi BBM subsidi di daerah kepulauan. Masyarakat nelayan mendesak Pemkab Lembata segera menyelesaikan persoalan agar subsidi tepat sasaran.
Redaksi akan mengawal perkembangan kasus ini dan meminta tanggapan resmi dari Pemkab Lembata serta Pertamina MOR setempat.
*Redaksi: http://mediakrimsuspolrinewstv.com*
Editor: Dhika
*Lembata, 16 Mei 2026*
Social Header