Humbang Hasundutan media Krimsus Polri news tgl 25 Oktober 2026
Pendapatan daerah yang semula dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp882.017.791.100, dalam Rancangan Perubahan APBD menjadi Rp903.565.200.318 Artinya bertambah sebesar Rp21.547.409.218 atau naik 2,44 persen
Sementara itu, belanja daerah yang sebelumnya sebesar Rp910.477.815.414, dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp955.375.646.227,49. Belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp44.897.830.813,49 atau naik 4,93 persen
Pada sisi pembiayaan netto
Supaya paham :
" Netto adalah Pembiayaan Daerah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) "
pemerintah daerah menganggarkan sebesar Rp28.460.024.314 pada APBD 2026. Dalam Rancangan P-APBD, pembiayaan netto meningkat menjadi Rp51.810.445.909,49, atau bertambah Rp23.350.421.595,49 dan naik 82,05 persen
PAD yang semula dianggarkan sebesar Rp79.731.200.100, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp80.467.485.680. Jumlah tersebut bertambah Rp736.285.580 atau naik 0,92 persen.
karaguan muncul
Jika PAD bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Lalu kenapa Transfer dari pusat bertambah
Sementara transfer yang pada APBD 2026 ditetapkan sebesar Rp791.166.551.000, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp811.979.016.901. Artinya, pendapatan transfer bertambah sebesar Rp20.812.465.901 atau naik 2,63 persen
Kembali lagi : Belanja Modal Naik Signifikan
Pada struktur belanja, Bupati menjelaskan terdapat sejumlah perubahan yang cukup signifikan seperti Belanja operasi yang semula sebesar Rp706.325.459.540, meningkat menjadi Rp742.434.245.796,53, atau bertambah Rp36.108.786.256,53 atau naik 5,11 persen.
Perubahan terbesar terjadi pada belanja modal. Dari semula sebesar Rp35.919.390.124, meningkat menjadi Rp104.888.603.230,96
Dengan demikian, belanja modal bertambah sebesar Rp68.969.213.106,96 atau naik 192,01 persen.
Peningkatan belanja modal tersebut menunjukkan adanya penyesuaian alokasi anggaran untuk kebutuhan perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, sekaligus mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
...
Setelah diparpurnakan, lalu apa dampaknya
1. berdampak kah pembangunan jalan, Jembatan, irigasi, dan lainya yg berkaitan dengan infrastruktur ??
2. pelayanan kepada Masyarakat makin baik atau tidak, seperti Pelayanan Rumah Sakit, Puskesmas, dan lainya ??
3. bertambahkah Pendapatan Masyarakat Perkapita, Bidang Umkm, Pertanian, Pariwisata dan lainya???
4. Apakah Tingkat Pelayanan dan Indikator Pendidikan Humbang Hasundutan makin naik ??
.....
Sepertinya akalan-akalan, biaya tak terduga mengalami penurunan. Dari sebelumnya sebesar Rp9.250.000.000, dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp2.601.652.450, berkurang sebesar Rp6.648.347.550. ( anggaran kecil dikurangi )
....
Untuk belanja transfer, yang merupakan pengeluaran pemerintah daerah kepada pemerintah desa, semula dianggarkan sebesar Rp158.982.965.750, kemudian dalam Rancangan P-APBD menjadi Rp105.451.144.750. Dengan demikian, terjadi pengurangan sebesar Rp53.531.821.000 atau turun 50,76 persen.
( nuansa persiapan ke Pilbup nantinya, Transfer ke Desa dipangkas, jika butuh maka Kepala Desa tunduk dulu ).
......
penting : Pengelolaan APBD 2026 Bupati Harus transparan dalam penggunaan, dan pengalokasian tersebut. Pada faktanya sampai saat ini, berapa anggaran yg telah dialokasi dari jumlah APBD dan kemana peruntukanya belum bisa terpublik ???
.......
Hahaha
Bupati Humbang Hasundutan Bersama Ketua DPR-d jangan main klereng didalam kardus
Koorwil SUMUT
Dimpu Silaban
Social Header