*ACEH TENGGARA -* Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Tahun Anggaran 2026 di Desa Alas Marancar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, menuai sorotan. Proyek senilai Rp195.000.000 yang bersumber dari APBN 2026 tersebut dipertanyakan transparansi dan kesesuaian teknisnya di lapangan.
Berdasarkan pantauan *Media Krimsus Polri News Kaperwil Aceh, Sulmi Rahman* pada 19 Oktober 2026, papan informasi proyek mencantumkan:
- Nama Kegiatan: Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
- Lokasi: Desa Alas Marancar, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara
- Nilai: Rp. 195.000.000,-
- Sumber Dana: APBN 2026
- Pelaksana: P3A Tani Jaya
- Waktu: 90 Hari Kalender
- SPMK: 22 Juni 2026
- Satker: Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh
*Poin Sorotan 1: Volume Tidak Tercantum di Papan Proyek*
Pada papan informasi, volume pekerjaan tidak tercantum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan terkait keterbukaan informasi publik atas proyek yang menggunakan uang negara. Masyarakat berhak mengetahui panjang, volume, dan spesifikasi teknis sebagai acuan.
*Poin Sorotan 2: Dimensi Dipertanyakan*
Saat di lokasi, seorang pekerja menyampaikan bahwa ketebalan bangunan sekitar 10 cm dan tinggi sekitar 70 cm termasuk pondasi.
Keterangan tersebut merupakan informasi awal yang perlu diuji dengan dokumen teknis resmi. Pengamatan visual awak media juga menemukan adanya perbedaan ketinggian di beberapa bagian. Apakah perbedaan tersebut masih dalam tahap pengerjaan, penyesuaian teknis, atau tidak sesuai spesifikasi, perlu dijawab melalui pengukuran langsung, pemeriksaan gambar teknis, RAB, dan klarifikasi pengawas.
*Poin Sorotan 3: Keluhan Warga Terkait Aliran Air*
Sejumlah warga yang identitasnya dirahasiakan mengeluhkan arah aliran air yang diduga masuk ke kolam pribadi sebelum keluar menuju Sungai Kali Bulan. Petani di hilir yang sangat membutuhkan air untuk persawahan mengaku khawatir terdampak.
> "Aliran air dari saluran itu menurut yang kami lihat masuk ke kolam pribadi, kemudian keluar ke Sungai Kali Bulan. Sementara masyarakat di hilir sangat membutuhkan air untuk persawahan," ujar warga.
Status kolam dan kaitannya dengan jaringan irigasi perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan jaringan dari hulu hingga hilir.
*APH dan BWS Sumatera I Diminta Turun*
Atas temuan tersebut, Media Krimsus Polri News bersama masyarakat mendesak:
1. *Balai Wilayah Sungai Sumatera I Banda Aceh* dan Satker OP SDA Sumatera I untuk memberikan penjelasan resmi terkait spesifikasi teknis, volume, mekanisme pengawasan, dan tindak lanjut keluhan warga.
2. *Aparat Penegak Hukum (APH)* untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan objektif: transparansi dokumen, kesesuaian volume & dimensi, mutu pelaksanaan, pengawasan, dan manfaat jaringan irigasi bagi petani.
3. *Pelaksana P3A Tani Jaya* untuk menjelaskan acuan dimensi dan fungsi saluran.
Evaluasi dini dinilai penting mengingat pekerjaan masih berlangsung, agar jika ada ketidaksesuaian dapat dilakukan tindakan korektif sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Media Krimsus Polri News menegaskan, pemberitaan ini bukan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan mendorong pemeriksaan yang objektif dan terbuka agar anggaran negara sebesar Rp195 juta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, bermutu, dan bermanfaat nyata bagi petani.
*Laporan: Kaperwil Aceh - Sulmi Rahman*
*Editor: Pimpinan Umum Media Krimsus Polri News - Elizaro Lase*
*Lidik - Ungkap - Fakta - Laporkan*
Social Header