MEDIA KRIMSUS POLRI NEWS KAPERWIL ACEH — KAPERWIL ACEH | 13 SEPTEMBER 2026
Peliput: Sulmi Rahman
ACEH TENGGARA — Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Anggaran Tahun 2026 senilai Rp195 juta di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dibayangi serangkaian ketidakberesan yang mengarah pada dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran negara. Hal paling mendasar yang langsung terlihat di lokasi: tidak terdapat papan plang informasi kegiatan sebagaimana kewajiban standar setiap proyek pemerintah.
Saat awak media menanyakan langsung kepada pekerja di lokasi, keterangan yang diberikan justru mempertegas ketidakjelasan pelaksana. Pekerja menyebut kegiatan tersebut bukan dikelola kelompok tani setempat, melainkan milik pihak lain — yakni kakak dari istri dengan inisial BA.
Kekhawatiran masyarakat semakin menguat ketika warga setempat — yang memilih tidak menyebutkan namanya demi keamanan — menyampaikan dugaan yang lebih luas kepada awak media. Menurut keterangan warga tersebut, oknum berinisial BA itu diduga memiliki banyak kegiatan proyek di wilayah ini, dan seluruhnya dikelola melalui orang-orang dekatnya, bukan pelaksana yang tercantum secara resmi. Pola ini memunculkan dugaan kuat adanya praktik pengalihan proyek yang tidak sesuai prosedur, yang berpotensi merugikan keuangan negara.
KUALITAS KONSTRUKSI MEMPRIHATINKAN, PONDASI DIPERTANYAKAN
Di luar siapa yang menguasai proyek, kualitas fisik saluran irigasi yang sedang dibangun dinilai sangat memprihatinkan. Hasil pantauan langsung menunjukkan permukaan beton kasar, berongga, dan butiran agregat terlihat jelas, jauh dari standar mutu yang diharapkan. Warga juga mempertanyakan kekuatan pondasi, dikhawatirkan tidak dibangun sesuai spesifikasi teknis.
Kekhawatiran warga semakin beralasan mengingat pekerjaan serupa di wilayah tersebut pada tahun sebelumnya dikabarkan sudah rusak bahkan roboh dalam waktu singkat.
“Kami sangat prihatin dengan kualitas kegiatan ini. Kalau kondisinya seperti ini, kami khawatir uang negara hanya terbuang sia-sia. Apalagi kami melihat pola yang sama berulang. Jangan sampai anggaran ratusan juta ini justru hanya menguntungkan oknum dan orang-orang dekatnya,” ujar warga yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut.
MEDIA KRIMSUS POLRI NEWS KAPERWIL ACEH DESAK BWS SUMATERA I & APH TURUN TANGAN SECARA SERIUS
Rangkaian temuan mulai dari tidak adanya papan proyek, identitas pelaksana yang tidak jelas, dugaan oknum BA menguasai banyak proyek melalui orang dekat, kualitas konstruksi yang diragukan, hingga dugaan pondasi tidak sesuai spesifikasi — menjadikan kasus ini layak mendapat perhatian serius dan tindakan tegas pihak berwenang.
Atas nama Media Krimsus Polri News Kaperwil Aceh, peliput Sulmi Rahman menekan secara tegas kepada BWS Sumatera I Banda Aceh untuk segera turun ke lokasi dan melakukan verifikasi menyeluruh secara terbuka — bukan sekadar pemeriksaan administratif di ruangan. Mutu beton, ketebalan, sistem pondasi, volume pekerjaan, serta kesesuaian dengan RAB dan spesifikasi teknis wajib diuji secara independen.
Tidak kalah penting, pihak media menekan keras kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tidak menutup mata terhadap dugaan penyimpangan yang mengarah pada kerugian keuangan negara. Jika terbukti oknum tertentu menguasai banyak proyek melalui orang dekat, pembayaran dialihkan ke pihak yang tidak tercantum resmi, atau kualitas pekerjaan jauh dari standar — hal itu patut ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
"Rp195 juta adalah uang rakyat. Masyarakat berhak tahu siapa yang sebenarnya membangun, apakah sesuai rencana, dan apakah hasilnya layak. Jangan biarkan proyek tanpa nama, tanpa pengawasan, dan tanpa tanggung jawab berulang terus. Publik berhak jawaban yang jelas dan tindakan yang nyata," tegas Sulmi Rahman.
6 PERTANYAAN PUBLIK YANG MENUNGGU JAWABAN:
1. Mengapa tidak ada papan plang proyek di lokasi kegiatan yang menggunakan anggaran negara?
2. Siapa pelaksana resmi — dan apa kedudukan serta hubungan oknum berinisial BA dengan proyek ini?
3. Benarkah oknum BA menguasai banyak proyek di wilayah ini dan semuanya dikelola melalui orang-orang dekatnya?
4. Apakah mutu beton, pondasi, dan ketebalan konstruksi sesuai RAB dan spesifikasi teknis?
5. Bagaimana pengawasan BWS Sumatera I terhadap proyek ini sejak awal pelaksanaan?
6. Ke mana mengalir pembayaran anggaran senilai Rp195 juta tersebut?
Media Krimsus Polri News Kaperwil Aceh membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada semua pihak terkait, termasuk oknum berinisial BA, pihak yang disebut terlibat, maupun instansi pemerintah yang berwenang. Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial, bukan penghakiman. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui pemeriksaan transparan. Jika benar, luruskan. Jika ada penyimpangan — tindak tegas sesuai aturan yang berlaku.
Sulmi Rahman
Social Header