Sumber: Media Krimsus Polri News — Kaperwil Aceh
Penulis: Sulmi Rahman
Selasa, 1 September 2026
ACEH TENGGARA — Suara lantang dan tuntutan tegas bergema dari masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara terkait pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3 TGAI) ke depan. Warga menegaskan: proyek ini harus benar-benar tepat sasaran, dikerjakan langsung oleh kelompok tani, dan diawasi tim teknis yang benar-benar turun ke lapangan — jangan diulangi kesalahan seperti tahun sebelumnya!
Tuntutan ini disampaikan secara langsung oleh warga kepada awak Media Krimsus Polri News Kaperwil Aceh, sebagai bentuk pengawasan rakyat atas penggunaan anggaran negara yang seharusnya dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani.
SUARA TEGAS MASYARAKAT: KELOMPOK TANI HARUS LANGSUNG BEKERJA, BUKAN SEKADAR NAMA FORMALITAS!
Salah satu perwakilan warga Aceh Tenggara menyampaikan dengan nada tegas dan penuh harap:
"Kami menuntut ke depan proyek P3 TGAI di Aceh Tenggara ini benar-benar tepat sasaran. Kalau bisa, ketua kelompok tani beserta seluruh anggotanyalah yang langsung mengerjakan kegiatan tersebut, bukan sekadar dijadikan nama di atas kertas lalu dikerjakan oleh pihak lain. Dengan begitu, proses pelaksanaan hingga manfaatnya nanti jauh lebih baik, lebih berkualitas, dan lebih berguna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya."
Harapan ini bukan tanpa alasan. Selama ini, banyak proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat justru dikuasai pihak luar, sehingga hasilnya sering kali tidak sesuai harapan dan tidak bertahan lama.
KRITIK PEDAS: JANGAN CUMA TERIMA LAPORAN DI ATAS MEJA — TIM TEKNIS BWS SUMATERA I WAJIB TURUN KE LAPANGAN!
Masyarakat juga menyoroti lemahnya pengawasan yang terjadi selama ini. Kepada awak media, warga menyampaikan tuntutan yang sangat mendesak kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera I:
"Kami mohon dengan sangat kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera I: Ke depannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pekerjaan itu selesai 100%, tolong dibentuk tim teknis yang benar-benar bertanggung jawab dan memantau langsung ke lapangan. Jangan seperti sebelumnya — di mana pihak terkait hanya menerima laporan di atas meja, tanpa pernah turun ke lokasi untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai prosedur, sesuai spesifikasi, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat."
Tuntutan ini mengemuka karena pengalaman pahit sebelumnya: proyek dianggap selesai hanya berdasarkan laporan tertulis, padahal di lapangan banyak hal yang tidak sesuai rencana — namun tidak ada yang memverifikasinya secara langsung.
5 TUNTUTAN UTAMA MASYARAKAT ACEH TENGGARA:
1. Kelompok Tani Sebagai Pelaksana Utama — Ketua dan anggota kelompok tani harus menjadi pelaksana langsung, bukan sekadar nama formalitas di atas kertas.
2. Tim Teknis BWS Sumatera I Wajib Dibentuk — Bertugas mendampingi, membimbing, dan memantau secara berkelanjutan dari perencanaan hingga pekerjaan selesai sepenuhnya.
3. Pengawasan Lapangan, Bukan Sekadar Laporan — Setiap tahapan harus diperiksa langsung di lokasi; laporan di atas meja tidak cukup untuk menjamin kualitas pekerjaan.
4. Kesesuaian Prosedur & Spesifikasi — Memastikan setiap pekerjaan sesuai rencana, standar teknis, dan ketentuan yang berlaku — tidak ada yang boleh dilewati atau diubah sepihak.
5. Hasil Nyata untuk Petani — Hasil akhir proyek harus langsung dirasakan dalam peningkatan pengairan, perluasan lahan terairi, dan kenaikan produktivitas pertanian masyarakat.
TANGGAPAN MEDIA KRIMSUS POLRI NEWS: SUARA RAKYAT HARUS DIDENGAR, HARUS DITINDAKLANJUTI!
Atas nama masyarakat dan prinsip jurnalistik pengawasan publik, Media Krimsus Polri News Kaperwil Aceh menegaskan:
"Suara masyarakat Aceh Tenggara ini adalah peringatan keras sekaligus harapan besar bagi Balai Wilayah Sungai Sumatera I dan seluruh instansi terkait. Proyek P3 TGAI dibiayai dari uang rakyat — anggaran negara — maka pelaksanaannya harus transparan, akuntabel, dan diawasi secara nyata di lapangan, bukan sekadar urusan administrasi di ruangan ber-AC. Jangan sampai proyek yang seharusnya menyejahterakan petani justru menjadi proyek yang tidak bermanfaat karena pengawasan yang lemah."
"Kami, Media Krimsus Polri News Kaperwil Aceh, akan terus memantau setiap tahapan proses — dari perencanaan hingga pekerjaan selesai — dan akan melaporkan kepada masyarakat secara tajam, jujur, dan terpercaya. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran di lapangan, bukan hanya laporan yang disusun di atas meja."
Masyarakat Aceh Tenggara berharap tuntutan ini mendapat tanggapan serius dan tindak lanjut nyata dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I serta instansi terkait. Jangan sampai proyek P3 TGAI kembali menjadi proyek yang hanya terlihat bagus di atas kertas, namun di lapangan tidak memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
Sulmi Rahman
Social Header