Toba media Krimsus Polri news tgl 19 September 2026
Peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pelaksanaan Program Revitalisasi PAUD Tahun 2026 harus dijalankan secara akuntabel, transparan, dan sesuai petunjuk teknis guna memastikan dana bantuan dimanfaatkan tepat sasaran untuk peningkatan layanan pendidikan anak usia dini. Pembangunan revitalisasi dilakukan secara swakelola dan harus melibatkan unsur masyarakat seputar sekolah.
“Karena dokumen PKS ditandatangani oleh Kepala Sekolah maka harus memastikan pelaporan program ini secara transparan dan akuntabel, amanah dan sesuai ketentuan hukum dan juknis yang kami berikan. Pelaksanaan pekerjaan harus swakelola tidak dikontrak kepihak ketiga lagi karena jika pihak kontraktor bermasalah yang bertanggung jawab tetap Kepala Sekolah,”
dana bantuan revitalisasi nantinya akan disalurkan langsung ke rekening satuan pendidikan untuk mendukung rehabilitasi bangunan, penataan lingkungan belajar, hingga pembangunan fasilitas baru pada satuan PAUD.
dana yang nanti akan di serahkan untuk memperbaiki atau membangun satuan PAUD baik merehab, menambah ruangan, maupun menata lingkungan,”
setelah proses penandatanganan PKS selesai dilakukan, dana bantuan diperkirakan mulai masuk ke rekening sekolah dalam waktu sekitar dua minggu. Selanjutnya, sekolah bersama Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), konsultan perencana, dan konsultan pengawas bertanggung jawab menjalankan pembangunan sesuai dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun.
kepala sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana bantuan sehingga seluruh pengeluaran wajib mengacu pada perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
“Kalau ada pengeluaran di luar RAB, maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala sekolah karena bapak ibu menandatangani pertanggungjawaban mutlak,” tegasnya.
Pengawasan dan Kepatuhan Juknis
Selain menekankan pentingnya ketepatan penggunaan anggaran, Kemendikdasmen juga meminta satuan pendidikan memahami secara menyeluruh mekanisme pelaksanaan revitalisasi, mulai dari proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelaporan administrasi.
Ramlan Pasaribu mengingatkan bahwa seluruh proses pembangunan akan diawasi melalui berbagai mekanisme, termasuk pelibatan konsultan pengawas dan sistem pelaporan berbasis digital yang telah disiapkan pemerintah.untuk kelengkapan kelengkapan lainya
“Bapak ibu pastikan betul gambar anggaran biayanya dengan perencanaan yang dibuat oleh konsultan perencana, sebab yang mengawasi adalah konsultan pengawas. Jadi bapak ibu tinggal memantau pelaksanaannya,” katanya DS
Ia juga menegaskan bahwa program revitalisasi merupakan bagian dari amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sehingga pelaksanaannya mendapat pengawalan lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, masyarakat kab Toba dan pemerintah Toba ingin memastikan seluruh bantuan yang disalurkan benar-benar digunakan untuk memperbaiki layanan pendidikan di satuan PAUD tanpa adanya praktik pungutan maupun penyimpangan anggaran “Kami mohon karena uangnya sudah sampai di bapak ibu, laksanakan sesuai aturan dan juknis yang ada,” ujarnya.salah satu warga masyarakat Toba
Dukung masyarakat dan pemerintah dalam hal Perbaikan Layanan Pendidikan Selain memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, program revitalisasi juga diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan secara menyeluruh. Pemerintah saat ini terus mendorong penguatan pembelajaran, digitalisasi pendidikan, hingga penciptaan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak.
Terdapat pengumuman Papan proyek perbaikan sekolah SDN Kemendikdasmen, masih terdapat pendidikan SDN 175350 tangga batu kecamatan Tampahan kab Toba yang mengalami kerusakan dari total sekitar volume dana pagu 963.424.091 satuan pendidikan di SDN 175350 Tangga batu .kec Tampahan kab Toba .Sumut Karena itu, program revitalisasi dilakukan secara mendukung pemerataan fasilitas pendidikan nasional.
“Cita-cita masyarakat kab Toba kami ke depan tidak ada lagi satuan pendidikan yang rusak di wilayah Sumut - Indonesia kedepannya
DIMPU SILABAN
Korwil Sumut
Social Header