Media krimsus polri news.com //*-Humbang Hasundutan 10 April 2026 .Media Krimsus Polri news
Kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan. Pengamat politik dan pemerintahan Sumatera Utara dan kabupaten kota penerapan tersebut sepenuhnya belum mampu mendorong peningkatan kinerja dan efisiensi birokrasi.
Menurutnya, persepsi di kalangan pegawai menjadi salah satu persoalan utama, di mana WFH kerap dianggap sebagai libur tambahan bukan kerja untuk tetap produktif.
"Selama ini, WFH sering dianggap sebagai liburan. Seolah-olah karyawan hanya bekerja empat hari di kantor, sementara hari lainnya tidak dimanfaatkan secara optimal,
Masalah ini muncul karena lemahnya pengawasan dan ini faktor sangat krusial. Meski secara sistem pengawasan dapat dilakukan, implementasi di lapangan belum berjalan maksimal.
“Supervisi bukan hal mudah. Secara teori bisa dipantau, tapi faktanya masih ada pegawai yang tidak bekerja optimal, bahkan ada yang justru berada di pusat perbelanjaan saat jam kerja atau di tempat tempat yang lain
Tak hanya soal produktivitas,turut menyoroti dampak lain dari WFH, mulai dari potensi pola hidup kurang sehat hingga meningkatnya pengeluaran pribadi. Meski demikian, ia tidak sepenuhnya menolak kebijakan tersebut.
WFH tetap relevan untuk aktivitas tertentu seperti rapat daring, koordinasi cepat, maupun layanan administratif yang membutuhkan respons segera.
"Bekerja dari rumah (WFH) efektif untuk rapat virtual atau pengambilan keputusan cepat. Namun, kurang optimal untuk tugas rutin seperti absensi dan persiapan laporan," katanya.
Sebagai alternatif, ia menawarkan kebijakan inovatif berupa satu hari tanpa kendaraan bermotor pribadi bagi ASN. Ia menilai kebijakan ini lebih berdampak luas,
“Kalau pegawai tidak menggunakan kendaraan pribadi selama satu hari dan beralih ke transportasi umum dampaknya signifikan. Bisa menghemat bahan bakar, mengurangi kemacetan, sekaligus membangun disiplin,” ujarnya.
WFH ASN sepertinya belum berlaku di SUMUT - Wilayah Tapanuli raya ( Humbang Hasundutan - Tapanuli Utara - Samosir- Toba.Tapteng - Sibolga )
Ia optimistis konsep ini dapat diterapkan kawasan yang meliputi Tapanuli Utara - Humbang Hasundutan, dan Kabupaten terdekat di daerah Tapanuli raya dengan catatan penguatan infrastruktur transportasi menjadi prioritas.
menekankan pentingnya keteladanan dari pejabat publik dalam menggunakan transportasi umum menilai perubahan budaya harus dimulai dari pimpinan
“Pejabat harus memberi contoh. Kalau di ibukota Jakarta masyarakat terbiasa naik KRL, di sini juga harus ada keberanian yang sama
Selain itu.mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan, seperti bus listrik dan sepeda motor termasuk opsi penyewaan kendaraan untuk jarak pendek.
Dari sisi anggaran, ia memperkirakan efisiensi hingga 20 sampai 25 persen dapat dicapai melalui optimalisasi pertemuan daring, terutama dengan mengurangi biaya konsumsi dan operasional.
menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan WFH agar tetap sejalan dengan tujuan peningkatan kinerja ASN.
“WFH perlu dievaluasi secara komprehensif. Pemerintah harus fokus pada disiplin dan kesehatan pegawai, sekaligus memperluas transportasi umum listrik agar manfaatnya dirasakan lebih luas
Kabiro Humbang Hasundutan
Perid Gaberiel Sinaga
Social Header