Investigasi Proyek Puluhan Miliar di Tulang Bawang, Ketua DPW BAIN HAM RI Lampung, dan media Krimsus polri.com Jika Kepala Daerah Bersih, Bongkar Proyek Bobrok Ini!"

11-januari-2026*-Tulang Bawang–krimsus polri.com  Ketua DPW Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BAIN HAM RI) Provinsi Lampung, Ferry Saputra, YS, SH., C.MK, bersama Antoni korlip media Krimsus polri.com

resmi turun melakukan investigasi mendalam (Full Data & Full Baket) terhadap dua proyek infrastruktur raksasa di Kabupaten Tulang Bawang, Kamis (09/01/2026).

Langkah tegas ini diambil menyusul fakta lapangan yang menunjukkan kualitas pekerjaan sangat buruk dan diduga kuat terjadi kegagalan mutu konstruksi massal pada proyek yang dibiayai APBD tersebut.

Saat diwawancarai oleh wartawan Lensa Media di lokasi proyek, Ferry Saputra melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Dinas PUPR Tulang Bawang. Ia menilai ada indikasi pembiaran atau kelalaian pengawasan yang sangat fatal.

"Kualitas proyek senilai puluhan miliar ini sangat buruk dan benar-benar melukai hati warga Tulang Bawang. Belum seumur jagung sudah rusak parah. Kami mendesak Bupati dan Wakil Bupati untuk bertindak tegas. Jika memang mereka tidak terlibat dalam 'lingkaran' persoalan ini, buktikan dengan memerintahkan pembongkaran total pada titik-titik yang rusak," tegas Ferry.

Ferry menambahkan, pembongkaran tersebut harus dilakukan secara transparan di hadapan awak media dan LSM. 

"Ini adalah ujian integritas bagi kepala daerah. Jika berani bongkar, berarti bersih. Jika tidak, publik patut bertanya-tanya ada apa di balik proyek ini," imbuhnya.

Bedah Kegagalan Teknis: Patah Struktural Hingga Tanpa Besi Pengikat

Dalam investigasi Ketua DPW BAIN HAM RI Lampung di titik pertama, yakni proyek Kampung Moris Jaya (Pagu Rp8,4 Miliar) yang dikerjakan CV. Berdikari Reksa Mandiri, Ferry memaparkan temuan teknis yang mengejutkan. Perkerasan kaku (rigid pavement) ditemukan mengalami patah struktural tembus dasar (full-depth crack).

"Diduga kuat pelaksana mengabaikan prosedur Saw Cut (pemotongan sambungan beton) yang seharusnya dilakukan maksimal 12 jam pasca-pengecoran sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga 2018. Lebih parah lagi, secara visual pada bagian yang patah tidak ditemukan adanya besi pengikat (tie bars) atau tulangan. Ini sangat berbahaya untuk jalur truk bermuatan berat," urai Ferry secara rinci.

Temuan serupa terjadi di titik kedua, proyek Jalan Ronggo Lawe - Moris Jaya senilai Rp9,8 Miliar yang dikerjakan CV. Faishal Cahya Abadi. Di lokasi ini, bahu jalan beton mengalami retak seribu hingga patah dasar, sementara aspal hotmix mengalami pengelupasan (stripping).

"Perbaikan patching yang mereka lakukan itu menyimpang jauh dari standar operasional Bina Marga. Itu bukan pemeliharaan, melainkan upaya menutupi kegagalan mutu secara asal-asalan," tukasnya lagi.

Ferry Saputra menegaskan bahwa BAIN HAM RI tidak akan berhenti pada sekadar kecaman. Pihaknya sedang merampungkan berkas Full Data dan Full Baket untuk dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH). Namun, ada nada pesimisme terhadap penegakan hukum lokal.

"Terus terang, kami mulai kurang yakin dengan APH di Tulang Bawang. Kesalahan oknum sudah di depan mata, tapi mereka seolah tutup mata dan telinga. Karena total nilai proyek ini sudah mencapai puluhan miliar rupiah, kami mempertimbangkan untuk melaporkan langsung ke KPK RI agar ada penindakan yang objektif dan transparan," tegas Ferry Saputra.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Tulang Bawang belum memberikan klarifikasi resmi kepada Lensa Media. Alih-alih memberikan penjelasan teknis dari pejabat yang berwenang, pihak CV. Faishal Cahya Abadi justru kembali mengirimkan utusan yang notabene adalah kerabat pelaksana.

Utusan tersebut berdalih bahwa pekerjaan masih dalam masa pemeliharaan dan akan diperbaiki. Namun, Ketua DPW BAIN HAM RI Lampung menilai utusan tersebut tidak memiliki kapasitas untuk memberikan klarifikasi teknis atas dugaan kegagalan struktur yang telah terjadi di lapangan.

(Antoni -Tim)