Gunungsitoli tgl (20/12/2025)
Media krimsus polri com.
Wartawan Sumut
Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA) menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia ke Pulau Nias pada 21–22 Desember 2025. Kehadiran Wapres di wilayah kepulauan 3T tersebut dinilai sebagai momentum penting bagi negara untuk menunjukkan keberpihakan nyata terhadap daerah terluar dan tertinggal.
Koordinator AMPERA, Budiarman Lahagu, S.E, menegaskan bahwa Pulau Nias merupakan cermin ketimpangan pembangunan nasional yang masih nyata hingga saat ini. Oleh karena itu, kunjungan Wakil Presiden harus dimaknai sebagai langkah awal untuk memperbaiki kebijakan pembangunan yang selama ini belum menyentuh akar persoalan rakyat.
“Ketertinggalan Pulau Nias bukan disebabkan oleh keterbatasan masyarakatnya, tetapi karena lemahnya perhatian dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat dalam menjawab tantangan geografis dan struktural wilayah kepulauan,” ujar Budiarman Lahagu dalam diskusi bersama wartawan di salah satu warung kopi di Kota Gunungsitoli, Sabtu (20/12/2025).
Mantan aktivis GMNI ini menilai kehadiran Wakil Presiden harus dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi riil masyarakat, khususnya terkait keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kualitas pelayanan publik, persoalan kelistrikan, pendidikan, kesehatan, serta tata kelola layanan negara di daerah.
Dalam pernyataannya, Budiarman juga menyoroti krisis representasi politik nasional yang dialami Pulau Nias, di mana selama kurang lebih 10 tahun terakhir tidak ada putra daerah yang duduk sebagai anggota DPR RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat pusat.
Kondisi tersebut menyebabkan berbagai persoalan strategis Pulau Nias kerap tidak memperoleh perhatian yang memadai dalam proses perumusan kebijakan dan penganggaran nasional.
Oleh karena itu, dia mendesak agar Wakil Presiden tidak hanya mendengarkan laporan formal dari pemerintah daerah dan tokoh yang telah disiapkan, tetapi juga membuka ruang dialog langsung dengan aktivis, pimpinan ormas, OKP, LSM, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil.
Koordinator AMPERA ini menilai suara masyarakat sipil merupakan potret paling jujur atas persoalan pelayanan publik dan kegagalan tata kelola yang selama ini dirasakan langsung oleh rakyat di lapangan.
“Tanpa keterlibatan elemen gerakan rakyat, kunjungan pejabat tinggi negara berpotensi hanya menghasilkan kesimpulan semu dan tidak mampu mendorong perubahan kebijakan yang substansial,” tandas Budiarman Lahagu.
AMPERA berharap kunjungan Wakil Presiden ke Pulau Nias dapat menjadi titik balik kebijakan nasional yang lebih adil dan berpihak, serta menegaskan komitmen negara untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah kepulauan 3T.
Social Header