*Tanggal: 11 November 2026*

*KISARAN, ASAHAN | MEDIA KRIMSUS NEWS TV –* Publik Asahan kembali geger! Informasi pelepasan lahan PT BSP di Kabupaten Asahan seluas *1.408 HEKTAR* menjadi tanda tanya besar! Dimana letak pastinya? Mana titik koordinatnya? Mana peta bidangnya?


Seharusnya *BPN Kabupaten Asahan* melakukan pemetaan terbuka agar masyarakat paham! Faktanya, hingga hari ini *lahan 1.408 hektar itu masih diduga kuat dikuasai PT BSP!* Tidak diserahkan ke negara, tidak diberikan ke kelompok tani!


Akibatnya, *kegaduhan antara kelompok tani dengan PT BSP* terus terjadi di lapangan! Petani mengklaim itu tanah pelepasan untuk rakyat, PT BSP mengklaim masih HGU aktif! Siapa yang bermain?


*PUBLIK ASAHAN MENGGUGAT BPN:*


1.  Dimana letak *1.408 hektar* pelepasan lahan PT BSP Asahan?

2.  Mana *titik koordinat, NIB, dan peta bidang* yang sah?

3.  Kenapa sampai hari ini lahan 1.408 hektar itu *masih dikuasai PT BSP* dan tidak di-redistribusi?


*DASAR HUKUM & FUNGSI BPN YANG DILANGGAR - DIDUGA SENGAJA MEMBUAT GADUH!*


*BPN DIDUGA LANGGAR TUGAS POKOK & FUNGSINYA SENDIRI!*


*1. Perpres No. 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN & Perpres No. 48 Tahun 2020 tentang BPN:*

*Fungsi BPN adalah:* Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang *pemetaan, pengukuran, pemetaan tematik, dan informasi pertanahan.* Termasuk *wajib melakukan pemetaan dan mengumumkan data HGU yang dilepas!*

- *Fakta:* BPN Asahan tidak pernah mengumumkan peta 1.408 hektar kepada publik Asahan! Ini pelanggaran fungsi!


*2. UU No. 5 Tahun 1960 UUPA Pasal 2 Ayat (2):*

Negara berwenang mengatur *peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.* Negara harus jelas peruntukannya untuk siapa!

- *Fakta:* 1.408 hektar tidak jelas peruntukannya, dibiarkan jadi rebutan!


*3. PP No. 18 Tahun 2021 Pasal 17 & Pasal 49:*

Setiap pelepasan HGU untuk redistribusi tanah harus *dilakukan pengukuran dan pemetaan oleh BPN, dan ditetapkan menjadi Tanah Negara sebagai objek Reforma Agraria.*

- *Fakta:* Mana berita acara pelepasan 1.408 hektar? Mana SK penetapannya sebagai Tanah Negara?


*4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 9 & Pasal 11:*

BPN sebagai badan publik *WAJIB mengumumkan informasi tentang tanah negara, HGU yang dilepas, luas, lokasi, dan peta bidangnya* secara terbuka dan dapat diakses publik!

- *Fakta:* Publik Asahan bertanya-tanya, BPN Asahan diam! Patut diduga ada yang ditutupi!


*5. Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021 tentang Penanganan Sengketa Pertanahan:*

BPN wajib melakukan *pencegahan sengketa dengan memberikan kepastian letak bidang tanah.* Jika BPN tidak memetakan 1.408 hektar, maka BPN *sengaja menciptakan sengketa antara kelompok tani vs PT BSP!*


*6. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja & PP No. 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah:*

Setiap pelepasan lahan HGU seluas 1.408 hektar wajib ada *Inventarisasi, Identifikasi, dan Pemetaan Subyek & Obyek (IP4T) yang transparan!*


*DUGAAN KERAS: BPN ASAHAN SENGAJA BUAT GADUH!*


Jika BPN Kabupaten Asahan sudah tahu ada pelepasan 1.408 hektar tapi *tidak memetakan, tidak mengumumkan titik koordinat, dan membiarkan tetap dikuasai PT BSP*, maka patut diduga:


- BPN *melanggar Perpres 47/2020 tentang tugas pemetaan.*

- BPN *melanggar UU KIP 14/2008* karena menutup informasi publik.

- BPN *diduga sengaja memelihara konflik agraria* antara kelompok tani Asahan vs PT BSP agar lahan 1.408 hektar tetap bisa dipanen korporasi!

- Jika terbukti ada *permufakatan jahat* membiarkan PT BSP kuasai lahan pelepasan, maka oknum BPN dapat dijerat *Pasal 55 KUHP Jo. Pasal 2 & 3 UU Tipikor* karena turut serta merugikan negara dan menghalangi Reforma Agraria!


*SANKSI UNTUK BPN JIKA TERBUKTI:*


- *Sanksi Administratif:* Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat yang tidak menjalankan tugas pemetaan dapat dicopot dan SK-nya batal demi hukum.

- *Sanksi Pidana:* Jika terbukti ada suap/menerima gratifikasi untuk membiarkan 1.408 hektar tetap dikuasai PT BSP, dijerat *UU Tipikor 20 tahun penjara!*


*5 TUNTUTAN BARU UNTUK LAHAN 1.408 HEKTAR:*


1.  *Kakan BPN Asahan WAJIB* dalam 1x24 jam umumkan peta bidang, titik koordinat, dan NIB lahan pelepasan 1.408 hektar PT BSP Asahan secara terbuka!

2.  *Kanwil BPN Sumut* turun langsung ke Asahan, lakukan *pengukuran ulang dan patok batas* 1.408 hektar bersama warga dan kelompok tani!

3.  *Bupati Asahan* segera ambil alih lahan 1.408 hektar untuk *Reforma Agraria* bagi petani Asahan yang tidak punya lahan!

4.  *Kajari Asahan & Kejati Sumut* periksa *kenapa 1.408 hektar pelepasan masih dikuasai PT BSP? Ada aliran dana apa ke oknum BPN?*

5.  *Satgas Mafia Tanah* periksa *dugaan BPN sengaja buat gaduh* antara kelompok tani vs PT BSP di Asahan!


Ini bukan cuma soal 1.408 hektar! Ini soal *kepercayaan publik Asahan kepada BPN!* Jangan buat rakyat Asahan gaduh hanya karena BPN tidak mau memetakan!


*Kisaran, 11 November 2026*


*TIM INVESTIGASI ASAHAN - PERS MEDIA KRIMSUS NEWS TV*


*Pimpinan Redaksi,*

*ELIZARO LASE*